BIROKRASI DAN IKLIM ORGANISASI
DALAM SISTEM
ADMINISTRASI MANAJEMEN PENDIDIKAN
Oleh :
Junianto Sitorus, MA
A. Pendahuluan
Untuk
meningkatkan kualitas pendidikan senantiasa diperlukan indicator-indikator
pendukung yang efektif sehigga target dalam meningkatkan mutu pendidikan di
sekolah dapat dicapai. Implementasi yang ditemukan dilapangan tentukan akan
menjadi bahan kajian, dimana masih banyak ditemukan di sekolah-sekolah
negeri/swasta belum memenuhi standart pendidikan era global.
Upaya
ini dapat dicapai apabila didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang
berkualitas, penempatan guru/pegawai yang tepat bukan atas like and dis like
untuk menumbuhkan semangat kerja yang tinggi agar di hasilkan out put
yang besar. Implementasi strategi yang harus ditempuh seorang pemimpin
mengembangkan pola pikir pemberdayaan sumber daya manusia yang ada (guru/pegawai),
mengembangkan budaya organisasi termasuk budaya kerja, budaya tertib dan
disiplin. Pemberdayaan sumber daya manusia bertujuan untuk mendapatkan tenaga
kerja yang disiplin, profesional, berkualitas tinggi, produktif untuk
mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Pengalaman dilapangan
menunjukkan, penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu
yang dimiliki, dampak yang akan terjadi antara lain kesulitan dalam pelaksanaan
tugas, bekerja tidak maksimal, cemburu sosial bahkan mampu menurunkan semangat
kerja.
Sekolah
merupakan ujung tombak dalam mewujudkan keberhasilan Pendidikan Nasional,
dituntut kemandirian dalam meningkatkan kualitas secara global khususnya
kualitas jasa pelayanan masyarakat maka harus dikelola secara profesional
dengan jiwa wira usaha. Penerapan manajemen sumber daya manusia yang baik di sekolah
untuk menciptakan efisiensi, inovasi serta merespon kebutuhan siswa dan mewujudkan
keunggulan kualitas pendidikan, aspek administrasi perlu menjadi perhatian yang
serius untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan pendidikan di sekolah. Untuk
itu, dalam makalah mini, akan diuraikan sedikit tentang bagaimana Birokrasi dan Iklim Organisasi
Dalam Sistem Administrasi Manajemen di sekolah.
B. Pengertian Birokrasi
dan Organisasi Sekolah1. Elemen Birokrasi dalam Sekolah
Untuk
menemukan pengertian dasar birokrasi sebagaimana diuraikan dalam kamus besar
bahasa Indonesia,
Ummi Chulsum berpendapat bahwa birokrasi adalah system pemerintahan yang
dijalankan oleh pegawai pemerintahan karena telah berpegang pada hierarki dan
jenjang jabatan.[1]Selanjutnya,
birokrasi adalah kekuasaan, pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintah,
sejalan dengan itu ditegaskan Albrow ( 1989) birokrasi ialah suatu badan
administrasi tentang jabatan yang diangkat sesuai dengan prosedur administrasi,
aspek institusional dan assosiasional yang mampu membedakan hal-hal sepele
tetapi penting karena akan menjadi dasar analisis pemikiran sosiologis untuk
melakukan tindakan dan analisis kebijakan. Menurut Weber sendiri, birokrasi
dicirikan menjadi beberapa bagian, yang diantaranya adalah :
1. Divisi pekerjaan dan
alokasi tanggung-jawab yang spesifik
2. Adanya level hiererki otoritas
3. Adanya kebijakan
peraturan dan regulasi tertulis,
4. Impersonal yaitu
birokrasi adanya pada lingkungan yang universal atau berlaku pada organisasi
apapun;dan
5. Pengembangan dan
perkembangan karier administratif[2]
Kelima
karakteristik birokrasi ini juga mencirikan birokrasi dalam administrasi
pendidikan baik dalam system pemerintahan maupun dalam system persekolahan
sebagaimna dideskrifsikan pada gambar di bawah ini[3] :
Dalam system
administrasi pendidikan di sekolah kegiatan dilaksanakan oleh para professional
kependidikan di bawah koordinasi kepala sekolah seperti gur, konselor, ahli
kurikulum, dan personal sekolah lainnya. Sekolah sebagai institusi professional
di bidang pendidikan dan oraganisasi pada lembaga sekolah tidak ada jabatan
structural sebagai pimpinan sekolah yang mengacu pada system eselonering.
Kepada sekolah sebagai pimpinan sekolah diberi tugas untuk memimpin dan
melaksanakan system administrasi sekolah dengan terfokus kepada kegiatan
pembelajaran.
2. Adminitrasi Pendidikan
dan Hubungan Antar Manusia
Dapat
dipastikan bahwa hubugan antar manusia dalam administrasi pendidikan bersifat
psiko-fisik yang berkembang kearah kematangan secara integral dalam keseluruhan
organ-organnya. Fungsi psikis dan fisiknya bekerja secara simultan dan
berkembang dalam suatu kondisi kehidupan di dalam diri manusia yang selalu
berada dikeserasian/keselarasan gerak fungsi organ psico-fisiknya. Dimana human
factor yang erat dengan SDM (sumber
daya manusia ) mengandung makna mendalam atas potensi yang ada.
Di sekolah,
interaksi dalam organisasi sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan
belajar dan mencapai tujuan sekolah. Dimana praktek tentang hubungan manusia
pada prinsif organisasi berusaha menafsirkan prinsif-prinsif manajemen klasik dalam terminology
factor-faktor manusiawi. Manajemen sebagai seni untuk melaksanakan pekerjaan
melalui atau dengan cara mengatur
manusia untuk mencapai tujuan oraganisasi. Kualitas relasi dari para
personil merupakan kesadaran yang berimplikasi pada pemberdayaan berlawan
dengan paksaan yang berimplikasi pada otoritarian[4].
Hubungan
manusia dalam organisasi dapat dibagi dalam dua jenis yaitu :
1. Hubungan manusia dalam
organisasi formal yang terdiri dari kumpulan interaksi social yang
dikoordinasikan secara sengaja dan yang mempunyai tujuan bersama. Organisasi
formal tidak dapat berjalan kalau tidak ada orang yang dapat berkomunikasi, mau
menyumbang pada kegiatan kelompok dan sadar mempunyai tujuan umum.
2. Hubungan manusia dalam
organisasi informal yaitu interaksi-interaksi social tanpa tujuan bersama yang
umum atau tidak dikoordinasikan secara sengaja[5].
Untuk
mengetahui lebih dalam lagi, dibawah ini akan diuraikan lima pokok manajemen yang erat kaitannya
dengan hubungan antar manusia dalam lingkungan adminitrasi di sekolah,
diantaanya adalah :
1. menentukan sasaran
organisasi yang diantaranya tujuan dan sasaran tiap bidang, menentukan apa yang
harus dilakukan manusia dalam administrasi dengan mendiskusikannya dengan para
anggota organisasi
2. mengorganisir seluruh
kegiatan manusia dalam administrasi termasuk golongan-golongan, membagi
pekerjaan, memberntuk struktur tugas-tugas organisasi
3. memotivasi dan
berkomukasi antar manusia dalam segala hal pelaksanaan kegiatan
4. melaksanakan pengukuran
menilai, dan menafsirkan karya hasil kerja baik secara individu maupun
kemampuan dan keterampilan secara keseluruhan
5. mengembangkan kemampuan
dan keterampilan orang-orang dalam organisasi itu termasuk menajernya.
C. Administrasi Sekolah
dalam Sistem Administrasi Pendidikan
1. Manajemen Berbasis
Sekolah ( MBS)
Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan
sekolah dapat bekerja dalam koridor - koridor tertentu antara lain sebagai
berikut ;
1. Sumber
daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas
dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain
pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk
: (i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan
skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii)
pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan
(iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat[6].
2. Pertanggung-jawaban
(accountability); sekolah dituntut untuk memilki
akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan
perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan
orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang
telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin
untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap
sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada
orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara
komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam proses
peningkatan mutu.
3. Kurikulum; berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara
nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari
standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa
materi tersebut ada mafaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus
menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indera dan
lapisan otak serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang
secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memilliki sikap
arif dan bijaksana, karakter dan memiliki kematangan emosional[7]. Ada tiga hal yang harus
diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;
- pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.
- bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
- pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah.
Untuk melihat progres pencapain
kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses test yang dibuat sesuai dengan
standar nasional dan mencakup berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor
maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara
obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepada sekolah yang
bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan
dengan proses peningkatan mutu pendidikan.
4. Personil
sekolah; sekolah bertanggung jawab dan
terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang
diperlukan) dan pembinaan struktural staf sekolah (kepala sekolah, wakil kepala
sekolah, guru dan staf lainnya). Sementara itu pembinaan profesional dalam
rangka pembangunan kapasitas/kemampuan kepala sekolah dan pembinaan
keterampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum termasuk staf kependidikan
lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah. Untuk itu
birokrasi di luar sekolah berperan untuk menyediakan wadah dan instrumen
pendukung. Dalam konteks ini pengembangan profesional harus menunjang
peningkatan mutu dan pengharhaan terhadap prestasi perlu dikembangkan.
Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah memberikan kewenangan kepada
sekolah untuk mengkontrol sumber daya manusia, fleksibilitas dalam merespon
kebutuhan masyarakat, misalnya pengangkatan tenaga honorer untuk keterampilan
yang khas, atau muatan lokal. Demikian pula mengirim guru untuk berlatih di
institusi yang dianggap tepat[8].
D. Administrasi
Sekolah dalam Lingkungan Fisik dan Sosio Emosional
Generalisasinya, suatu
masyarakat mempunyai karakteristik di sekolah yaitu sebagai komunitas
masyarakat mini ( mini society ), komunitas tersebut direprentasikan
kepada watak para penghuninya, yaitu para pengelola sekolah. Struktur
masyarakat sekolah ini dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan pokok yang
disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, yaitu :
1.
Level kelas ( regulator) yang merupakan
representasi dari karakter pembelajaran di kelas, yang banyak dipengaruhi oleh
aturan main, atau regulasi yang dianut oleh guru. Pada bagian ini, suasana
psiokologis kelas yang nyaman, pembelajaran yang menarik, motivasi siswa yang
tinggi.
2.
Level mediator ( profesi) yang
merupakan reprensentasi dari karakter-karakter professional pada pengelola
sekolah, yang diantaranya : kepala sekolah, guru, konselor, dan tenaga tekhnis/admnistrasi
sekolah. Di level ini, nampak jelas karakter kepemimpinan kepala sekolah dan
sifat-sifat semacam dedikasi, motivasi, konpetensi. Kratifitas dan kolaborasi
dari setiap individu pengelola sekolah
3.
Level sekolah ( manajemen ) yang
merupakan reprensentasi dari karakter kolektif warga sekolah secara
keseluruhan, atau iklim sekolah.[9]
E. Kesimpulan
Dalam dunia sekolah sangat
diutamakan team-work, karena hal tersebut adalah mencerminkan saling
gotong-royong sebagaimana cerminan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Birokrasi
dan administrasi pendidikan adalah sebuah percontohan dalam menerapkan sikap
saling bekerjasama dan keuletan dalam bekerja. Dari berbagai uraikan yang telah
lalu dapat disimpulkan bahwa birokrasi dan administrasi merupakan dua bagian yang
saling terikat sehingga eksistensinya dalam dunia pendidikan menjadi system
untuk menjalankan pemerintahan di sekolah.
DAFTAR PUSTAKA
Dikmenum, Upaya Perintisan Peningkatan
Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta:Depdikbud,
1998
Umi
Chulsum &Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Surabaya:Kashiko,2006
Syaiful Sagala, Administrasi
Pendidikan Kontemporer, cet.1. Bandung:
ALFABETA, 2005
------------Manajemen Berbasis
Sekolah & Masyarakat : starategi Memenangkan Persaingan Mutu. Peng. Prof. DR. H. Ahmad
Suhadji K.H..,MA cet. I( Jakarta: Nimas Multima,
2004
Umaedi, Peningkatan
Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah
(Depdikbud, Jakarta,
1999
Semiawan,
Conny R., dan Soedijarto, Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional
Menjelang Abad XXI. PT. Grasindo, Jakarta,
1991
WWW.google. Co.id
[3]Ibid, h.62. Bagian
gambar ini menjelaskan bahwa system administrasi pendidikan pada pemerintahan
dipegang oleh Depertemen Pendidikan Nasional, pemerintah Provinsi yang
diperankan oleh Dinas Pendidikan kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten/kota serta
satuan jenis jenjang yang menyelenggarakan program pembelajaran. Sesuai dengan
UU No.22 tahun 1999 pasal 62 menyetakan Dinas daerah adalah unsusr pelaksana
pemerintah daerah.
[4]www.geocities com-pakguruonline_files.didownload
pada tanggal 11 Maret 2008. lihat juga: Syaiful Sagala, Administrasi
Pendidikan , h. 71. Kualitas personil yang dimaksudkannya adalah co-action
kesadaran yang terlibat pada pemberdayaan coertion ( paksaan) yang
juga dilibatkan keraha ototarianisme. Konsep administarasi yang menyangkut
personel bukanlah lunak atau berlawanan dengan adminis\trasi yang decisive atau
memutuskan sendiri tetapi hubungan manusia dalam system administrasi yang
diharapkan adalah kesadaran akan tugas pokok dan fungsinya yang ditunjukkan
pada tanggung-jawab organisasi sesuai dengan tugas-tugas yang dibebankan kepada
masing-masing pelaksana.
[5]Ibid H, 74. Sistem
informal amat penting dalam organisasi sekolah, peranan administrator dalam
memelihara system interkasi itu, peranan informal dapat mendukung proses
pembuatan keputusan yang bersifat formal Hubungan manusia dalam organisasi
informal berkembang sebagai suatu interksi terhadap pengaruh daripada
organisasi formal. Lihat juga. Dikmenum, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu
Pendidikan Berbasis Sekolah (Jakarta:Depdikbud, 1998), h.39
[6]Umaedi, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu
Konsepsi Otonomi Sekolah (Depdikbud, Jakarta, 1999 ),
h. 14
[7]Umaedi, Upaya Perintisan Peningkatan Mutu
Pendidikan Berbasis Sekolah( Depdikbud, Jakarta, 1998), h. 17
[8]Semiawan, Conny R., dan Soedijarto, Mencari Strategi Pengembangan
Pendidikan Nasional Menjelang Abad XXI,( PT. Grasindo, Jakarta, 1991), h. 23
No comments:
Post a Comment